Menteri LHK Bersama Menkopolhukam Pantau Instrumen Monitoring Dan Pengendalian Karhutla
KORAN - Jakarta, Pemerintah terus meningkatkan koordinasi untuk mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2023.
Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Penanggulangan Karhutla yang telah dilaksanakan secara daring dan luring sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke BNPB dan BMKG pada Rabu, 25/01/2023.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan setiap daerah yang rawan karhutla, baik secara organisasi, personil maupun teknologi.
"Dari prakiraan BMKG terdapat potensi terjadinya weak El Nino setelah 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi triple La Nina, dan diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla seperti yang terjadi di tahun 2019," ujar Mahfud.
Untuk itu Menko Polhukam meminta Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.
“Semua pimpinan daerah yang mempunyai hutan yang rawan kebakaran, supaya waspada mulai dari sekarang dan mengkomunikasikan kepada BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi sesuatu,” tegas Mahfud.
Mahfud juga meminta kepada perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga daerahnya agar tidak terjadi karhutla.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha.
Menteri Siti memastikan bahwa apabila terdapat perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah maka akan dikenai sanksi.
"Enggak ada ampun. Begitu ada hotspot, mereka sudah langsung akan kita beri warning. Dan cara-cara law enforcement seperti itu ternyata yang paling baik. Jadi kalau terdeteksi kebakaran di lahan swasta pasti kena," jelas Menteri Siti.
Selanjutnya, Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah karhutla di Indonesia dari mulai operasi darat hingga udara.
Operasi darat dilakukan melalui pemadaman titik api/kebakaran yang dilakukan bersama Manggala Agni KLHK, TNI, Polri dan masyarakat.
Adapun operasi udara yang didukung BNPB adalah menggunakan helikopter untuk patroli udara dan water bombing. Selain itu dilakukan juga operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk ‘mendatangkan’ hujan sehingga api yang muncul dapat segera dipadamkan.
Sementara pada kunjungan ke BMKG, Menko Polhukam dan Menteri LHK serta rombongan diterima oleh Kepala BMKG, Prof Dwikorita Karnawati. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan kesiapan BMKG melalui sistem dan informasi yang dibangun dan dikembangkan BMKG dalam peringatan dini karhutla termasuk prakiraan iklim, cuaca, Fire Danger Rating System (FDRS), Sistem Peringatan Kebakaran Hutan dan Lahan (SPARTAN) hingga haze trajectory.
SIARAN PERS Nomor: SP. 025/HUMAS/PPIP/HMS.3/01/2023
Sumber Humas LHK Pusat Jakarta.
Belum ada Komentar untuk "Menteri LHK Bersama Menkopolhukam Pantau Instrumen Monitoring Dan Pengendalian Karhutla"
Posting Komentar